OJK Holds 2016 Risk and Governance Summit

bundawati_ojk

Leave a comment »

Serba – Serbi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Apa latar belakang pembentukan OJK?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Apa tujuan pembentukan OJK?

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Apa visi dan misi OJK?

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK?

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan;
Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
Melakukan penunjukan pengelola statuter;
Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Apa nilai-nilai OJK?

Integritas

bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Profesionalisme

bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi

berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Inklusif

terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Visioner

memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking).

Apa asas OJK?

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bagaimana struktur organisasi OJK?
Struktur organisasi OJK terdiri atas:

Dewan Komisioner OJK; dan
Pelaksana kegiatan operasional.

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:
Ketua merangkap anggota;
Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik 
merangkap anggota;
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 
Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Siapa saja pimpinan OJK?

OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

Seorang Ketua
Seorang Wakil Ketua
Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
Seorang Ketua Dewan Audit
Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Seorang ex-officio dari Bank Indonesia
Seorang ex-officio dari Kementerian 
Keuangan
Jabatan yang ada di OJK, yaitu:

Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya.

Deputi Komisioner

Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK:

Deputi Komisioner Manajemen Strategis I
Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA
Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B
Deputi Komisioner Audit Internal, Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Apa strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya?

Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama:

Strategi 1: Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Strategi 2: Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

Strategi 3: Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

Strategi 4: Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

Strategi 5: Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke kedepan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses fit and proper test pengurus lembaga keuangan.

Strategi 6: Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

Strategi 7: Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan capacity building bagi pengawas.

Strategi 8: Meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seperti apa tata kelola OJK?

Dewan Komisioner

Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK:

1.Warga Negara Indonesia;
2.Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
3.Cakap melakukan perbuatan hokum;
4.Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
5.Sehat jasmani;
6.Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan;
7.Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan;
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

Masa jabatan komisioner OJK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisioner OJK saat ini melakukan tugasnya sejak 2012 hingga berakhir pada 2017.

Anggota Dewan Komisioner dilarang:
Memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK,
Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan,
Menjadi pengurus partai politik dan
Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 17 UU OJK, anggota dewan komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota dewan komisioner lain.

Pengambilan Keputusan pada Komisioner OJK

Setiap anggota dewan komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pengawas OJK dan Laporan Pertanggungjawaban

OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini, Komisi XI. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 2103 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. MSAK mengatur dari sejak proses fomulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur keberhasilannya.

Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan.

Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam Board Retreat selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi Satuan Kerja. Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi Satuan Kerja selanjutnya disusun Pagu Indikatif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Strategi, termasuk IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.

Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu “Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 2017, sebagai tahapan untuk mencapai Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi utama dan persyaratannya, yaitu (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi) Strategic support yang andal. Destination Statement OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam Strategy Map OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014. Strategy Map OJK 2014 berisi Sasaran Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir 2014.

Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK)

a. Audit Internal

Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional (internasionally accepted) yaitu International Professional Practice Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA). Penggunakan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.

Selama 2013, kegiatan Audit Internal antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang atau jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK. Selain itu telah diselesaikan pula audit pada Sembilan Satuan Kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh gambaran yang memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula survei Impementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO. Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan inherent internal control risk yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal.

b. Manajemen Risiko OJK

Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No.2/PDK.06/2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK (SMROJK) dan Surat Edaran Dewan Komisioner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK. Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selama 2013 kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP Laporan Daftar/Profil Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK-wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.

c. Pengendalian Kualitas

Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK. Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 Quality Management System- Requirements dan ISO 9004 Managing for the Sustained Success of an Organization – a Quality Management Approach serta mengadopsi konsep Total Quality Management (TQM).

Selama 2013 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, managemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK (Rule Making Rules/RMR) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan (Loan to Value/LTV).

Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya terkait governance, risk quality, and control persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK. Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan pengkajian ulang atas Neraca Awal OJK, Laporan Keuangan Satuan Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Keuangan OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka Satuan Kerja.

Bagaimana pembiayaan OJK?

1. Sumber Pembiayaan OJK

Menurut Pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

2. Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan

Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah.

3. Praktik Pungutan di Luar Negeri

Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan.

Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara.

Hongkong

Hongkong menerapkan pungutan atas dasar layanan. Pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh HKMA (Bank Sentral Hongkong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank).

Estonia

Pungutan di negara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1.Atas dasar layanan
2.Atas dasar volume

Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Pembebanan berdasarkan volume, 1 (satu) persen dari kebutuhan modal minimum bank. Memiliki daftar persentase pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi.

Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atas dasar 1 (satu) persen dari modal. Sisanya dipungut atas dasar persentase aset.

Slovakia
Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem yaitu:

1.Atas dasar layanan
2.Atas dasar volume

Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Kemudian, pembebanan berdasarkan volume dengan aturan:

1. 0,0027 % dari aset dengan minimum € 100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing;
2. 0,0133 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk asuransi;
3. 0,0118 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk dana pensiun;
4. 0,0170 % dari aset dengan minimum € 2.000 untuk perusahaan sekuritas.

Bagaimana hubungan kelembagaan OJK?

1. Hubungan OJK dengan BI

Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK:

a. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi;

b. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat (timely basis). Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas;

c. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerja sama reciprocal dimaksud sangat bermanfaat 
untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerja sama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.

2. Hubungan OJK dengan LPS

Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

Bagaimana pengawasan terintegrasi di OJK?

1. Perbedaan Pengawasan Sebelumnya dengan Pengawasan di Bawah OJK

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

2. Latar Belakang Diberlakukannya Pengawasan Terintegrasi

Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.

Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.

3. Sistem Pengawasan Industri Keuangan di Negara-Negara Lain

Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC (Securities and Exchange Comission), misalnya, mengawasi pasar modal sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve (The Fed), FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), dan OCC (Office of The Comptroller of The Currency).

Alasan utama yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu Commercial banking system dan universal banking system. Commercial banking, seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya. Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM dan dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga memiliki wewenang mengawasi bank maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar. Bank of England, misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan status independen dan dua minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan sektor perbankan diambil alih dari bank sentral tersebut.

4. Satgas Waspada Investasi

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Satuan Tugas (Satgas) ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait, yang meliputi:

1.Regulator: OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan 2.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian 3.Koperasi dan UKM;
Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

Tugas Utama Satgas:

1.Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
2.Menganalisis kasus-kasus;
3.Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong;
4.Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
5.Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;
6.Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.

Kontak Satgas Waspada Investasi

Telp: (021) 385 7821 ext 20610

Fax: (021) 345 3591

Website: http://waspada-investasi.bapepam.go.id

Email: Waspadainvestasi@ojk.go.id

Twitter: @satgasinvestasi

5. Alamat dan Call Centre OJK

Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui:

a. Surat Tertulis

Surat ditujukan kepada:

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Menara Radius Prawiro, Lantai 2

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350

b. Telepon (Call Center OJK)

Telepon:

(kode area) 1-500655 (aktif per 1 Oktober 2014)

(kode area) 500655 (aktif sampai dengan 1 Juni 2015)

Contoh: kode area Jayapura (0967), jadi telp. (0967) 500 655 atau (0967) 1 500 655

Jam operasional: Senin – Jumat pkl. 09.00 – 12.00 WIB dan pkl. 13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari libur)

c. Email

Alamat email: konsumen@ojk.go.id

d. Website Pengaduan Konsumen Online

Konsumen atau masyarakat dapat mengisi form elektronik dalam website pengaduan konsumen online dengan alamat:

http://konsumen.ojk.go.id

Sampai dengan 31 Desember 2013, sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK hanya menangani permintaan informasi dan pengaduan konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank.

6. OJK Bisa Menyidik

OJK berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen.

Sesuai peraturan yang ada, penyidik di Indonesia hanya ada dari dua elemen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepolisian. Saat ini, penyidik Bapepam-LK yang bergabung di OJK masa berlakunya akan habis pada 31 Desember 2013.

7. OJK Bisa Melakukan Penuntutan

Menurut Pasal 49 dan Pasal 50 UU OJK, penyidik OJK bisa menyampaikan hasil penyidikannya kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan.

Sumber : www.ojk.go.id

Leave a comment »

Jangan Jadi ‘Pasien Pasrah’ Agar Hasil Pengobatan Lebih Efektif

Radian Nyi Sukmasari – detikHealth
Selasa, 14/10/2014 18:58 WIB
Jakarta, Ketika berobat, biasanya pasien cenderung menerima obat apa yang diresepkan oleh sang dokter. Semestinya, pasien pun harus kritis dan banyak bertanya untuk mendapat info suatu obat pada dokternya lho supaya pengobatan lebih efektif.
“Sebagai bentuk evolusi perlu diubah mindset ‘pasien pasrah’ menjadi konsumen yang bijak. Hubungan dokter dan pasien itu harus seperti klien dan konsumen jadi dokter terbuka memberi informasi kepada pasien dan pasiennya bebas mencari info tentang obat dan kondisinya,” kata dr Purnamawati SpA dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba.

Hal itu disampaikan dr Purnamawati di kantor Kemenkes, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (14/10/2014) karena penggunaan obat salah satunya antibiotik yang tidak bijak bisa menimbulkan resistensi pada bakteri penyebab infeksi. Maka dari itu, dr Purnamawati dengan tegas mendorong pasien untuk giat mencari tahu, bertanya, dan berbagi.

“Saat konsultasi dengan tenaga kesehatan, bertanyalah sampai Anda mendapat informasi yang jelas. Jangan sungkan bertanya info tentang kandungan obat, cara kerja, efek sampingnya, lalu tidak boleh dipakai kalau kondisi apa, kemudian soal harganya,” papar dr Purnamawati.

Tak ada salahnya pula Anda meminta diagnosis dengan bahasa kedokteran supaya bisa mencari informasi dari sumber yang memadai. Sementara itu, Prof dr Taralan Tambunan, SpA(K) menambahkan dokter pun harus turut aktif memberi informasi selengkap-lengkapnya untuk pasien. Dalam pemberian obat pun harus bijak, masuk akal dan rasional. Pedoman tersebut dikatakan Prof Taralan terdiri dari 7 prinsip benar.

“Kita sebagai dokter harus benar diagnosis, indikasi penyakit, pilihan obat, dosis, interval lama pengobatan, rute pemberian, dan ketepata tepat waktu, serta tepat memberi info. Misalnya saja kalau nulis obat 3x sehari sebaiknya tiap 8 jam sekali karena tiga kali bisa saja tidak pagi, siang, dan malam,” papar Prof Taralan.

Terkait penggunaan antibiotik yang bijak, pada 16 Oktober menatang Kemenkes akan meresmikan komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi antibiotik dengan bijak. Program pengendalian resistensi antimikroba juga diberlakukan di RS dan bagi tenaga kesehatan agar lebih bijak dalam memberikan antibiotik untuk pasien.

Menurut Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan dr H Chairul R Nasution, SpPD, KGEH, FINASIM, MKes, berdasarkan riset beberapa kuman sudah kebal terhadap antibiotik karena penggunaan yang kurang tepat, pemberian antimikroba tidak sesuai indikasi dan kebiasaan masyarakat mengonsumsi antibiotik secara bebas.

“Kita juga perlu lakukan upaya supaya apotik tidak memberi bebas jika ada masyarakat yang membeli antibiotik. Untuk masyarakat, gunakanlah antibiotik seperlunya saat dibutuhkan, patuhi penggunaannya dan ketika diresepkan tanyakan apakah sudah sesuai. Juga jangan memaksa agar diresepkan antibiotik,” kata dr Chairul.

Sumber : Detik

Leave a comment »

Antibiotik si ‘Obat Dewa’, Sering Diberi pada Anak Meski Cuma Sakit Ringan

Radian Nyi Sukmasari – detikHealth
Selasa, 14/10/2014 19:48 WIB

Jakarta, Wajar jika orang tua khawatir saat si kecil sakit, misalnya demam, batuk, dan pilek. Bahkan terkadang, ada pula yang nekat memberi putra putrinya antibiotik agar cepat sembuh meskipun kenyataannyannya si anak tidak terinfeksi bakteri.

Menanggapi hal ini, dr Purnamawati SpA dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba mengungkapkan berdasarkan penelitian, anak adalah populasi yang paling terpapar penggunaan antibiotik. Sudah pasti, penyebabnya karena mereka sering sakit.

“Dalam setahun balita bisa 8-12 kali sakit. Tapi kan sakit ringan seperti demam, batuk pilek, diare, muntah. Disebut ringan sifatnya self limiting, sembuh sendiri. Penyebabnya juga virus dan antibiotik tidak bisa menyembuhkan,” kata dr Purnamawati.

Pemberian antiboiotik untuk penyakit yang memang tidak disebabkan infeksi bakteri pastinya tidak akan menimbulkan hasil. Oleh karenanya, dr Purnamawati sangat mengajurkan ketimbang ‘meracik’ obat sendiri termasuk dengan membeli antibiotik di apotek, lebih baik bawa anak ke dokter jika kondisinya tak membaik.

“Penyakit sehari-hari di mana anak butuh antibiotik misalnya infeksi saluran kemih. Kalau sudah diketahui sakitnya itu, kita cari penyebabnya apa lalu cari antibiotik yang sesuai untuk bakteri tersebut,” lanjut dr Purnamawati di kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Senada dengan dr Purnamawati, selaku Sekretaris Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dr Anis Karuniawati SpMK, PhD mengatakan saat anak demam 3 hari tidak seyogianya langsung diberi antibotik. Sebab, virus juga bisa menyebabkan demam pada anak.

“Makanya ada pemeriksaan penunjang untuk menemukan ada infeksi virus atau bakteri. Dulu memang saat baru ditemukan Flemming, antibiotik dianggap sebagai ‘obat dewa’ karena dulu memang penyakitnya kebanyakan infeksi bakteri. Kalau sekarang kan mesti kita teliti lagi,” kata dr Anis.

Oleh karena itu, ia menyarankan sebaiknya orang tua tak asal memberi antibiotik pada anak saat sakit. Ketika membawa berobat ke dokter pun diharap orang tua bisa lebih kritis dan aktif. Apalagi, meskipun kecil, bakteri memiliki daya tahan yang besar untuk melindungi diri sehingga tidak bisa dilakukan eradikasi murni, yang dapat dilakukan ketika terjadi infeksi bakteri yakni memperlambat resistensi dan mencegah transmisinya.

Sehubungan dengan pembelian antibiotik, Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian drs Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt menegaskan peresepan antibiotik termasuk kategori obat keras. Sehingga, pembeliannya harus dengan resep dokter. Maka dari itu perlu ada pendidikan bagi masyarakay bagaimana penggunaan antibiotik yang benar.

“Kita galakkan juga agar apoteker di RS atau faskes lainnya untuk memberi informasi yang benar tentang obat-obat apa saja yang diberikan, jenis dan penggunaannya, kapan harus berhenti. Masyarakat juga jangan ragu minta info dari apoteker. Pemerintah melalui BPOM juga melakukan monitor dan pengawasan terhadap distirbusi antibiotik,” terang Bayu.

Sumber : Detik

Leave a comment »

Ayu Bowan…

Ayu bowan
(Welcome …. To Sri Lanka)

Dear all

Akhirnya, kami sampai di penghujung consultative meeting dan draft strategi patient safety untuk regional area of south east Asia – selesai sudah.

Persiapan di masing2 negara sudah mulai dari sebelumnya. Paling tidak sebulan sebelumnya.

Adapun negara yg masuk regio asia tenggara berdasarkan pembagianm regions nya WHO adalah:
India, Bangladesh, sri Lanka, Maldives, Nepal, Bhuttan, myanmar, Thailand, Korea Utara, timor Leste dan Indonesia. Dan saya bersyukur telah mengambil keputusan yg tepat (untuk berangkat ke SL).
Banyak pembelajaran, banyak kawan, banyak tambahan wawasan dan pengalaman.

Kali ini saya cuma dongeng perihal Sri Lanka/Colombo.

Kami tiba jam 2.00 AM (alias jam 03.30 WIB; lumayan delay nya). SQ kok delay sih? Hehehe Soetta nya yg menjengkelkan. Sudah sedikitnya 1 tahun, setiap kali akan terbang, pasti delay lantaran antrian di runway yg tak masuk akal.
Kalau akan melanjutkan penerbangan (connecting flight; apalagi kalau airline nya beda dg airline yg pertama ditumpangi), bisa runyam.

Sesampainya di sing, kami harus gerak cepat, naik train, poindah terminal, untuk masuk gate ke penerbangan berikutnya ke colombo.

Jadi … Soetta kita memang sudah tak layak jadi airport international. Semoga pembangunan perluasannya lancar dan segera rampung.

Sesampainya di colombo, saya cukup kagum. Tengah malam, airport nya masih “alive”, terang benderang. Ada pameran alat elektronik pula hehehe (emangnya ada ya yg mau beli alat elektronik di airport; tengah malam pula hehehe)

Saya ke imigrasi. Antrian pendek, cepeeet. Kalau di soetta, antriannya puanjang. Luama hehehe

Dari situ saya ke belt luggage. Ternyata, gak lama, koper merah mungil saya muncul. Wow … Gumam saya.
Di Soetta, ambil bagasi dr LN, luamaaa.
Kalau mau cepat?? Ada caranya
Bayar diam2 kuli, kasih lembar bagasi kita. Voila!!

Dari situ saya ke toilet. Kagum lagi saya. Bersiiihhhh! Kering!!! Gak bau pesing!!
(Di soetta, becek, pesing pula)
(Jadi ingat kalau Pesat, maaf ya, ke toilet sebelum jam 10 masih nyaman, habis itu mah becek bau gak karuan hiks; maaf).

Dari teoliet kami keluar, sudah ada yg menjemput. Udara segar. Di mobil van, kami meluncur (37 km) menuju hotel. Lho kok teratur ya tata jalan; trotoir lebar, pohon rindang banyak. Lampu terang.
Daaaaan bersih, No litters!
Tapi mungkin krn tengah malam ya (hehehe, maksudnya?)

Sampai hotel (bagus hotelnya), urus check in. Masuk kamar. Mandi hangat lalu terkapar. Jam 6 waktu setempat kaget, bangun, lihat jendela – view nya cantik.

Seharian di dalam ruangan conferemce – jam 18 selesai. Jam 19 diundang kereception night, ada pegelaran tari tradisional.
Masih kalah jauh sama indo/India/Thai
Jam 21 gak kuat. Tidurrrrrr

Rabu, jam 6 pagi, jalan ke beach – 15 menit lah kalau santai2. Bangunan tua kiri kanan; sangat terpelihara dan cantik. Trotoir lebar dan sangat bersih. Sampai di beach, sepanjang tepian jalan lebar untuk pejalan kaki dan jogging. Lalu lalang masyarakat lokal dan asing. Saya iri.
Di bali, anyer, rakyat setempat tak lagi memiliki pantai. Semua punya hotel/resort. Aneh pemerintah kita.

Hal kedua yg mengagumkan buat saya, kebersihannya. Pasirnya coklat lembut – tak ada sampah. Bersih sih sih sih sih. Subhanallaah
Hebatnya orang Sri lanka (jadi ingat di Soetta, salah satu peserta (kan total dr indoa – 4) tanya dg sinis:
Apa sih yg bagus di sri lanka.
W: pemandangannya bu!
Muka nya langsung ketekuk hehehe – cuma sebentar kok.
Banyak ruby ya bu, kata beliau….)

Sambil menikmati udara pagi yg nyaman, saya duduk di bangku tepi pantai. Kok bisa ya mereka disiplin.
Oh ya, tempat sampah tersedia – banyak – besar2 – rapi dan bersih.

Sepanjang pantai ada yg jualan?
Ada
Kaki lima tapi kiosnya seragam, warnanya hijau. Apik serba teratur.

Jalan dari pantai, bis nya manusiawi meski tua. Stop nya di halte. Bajaj nya (three wheelers namanya) – bersih, rapih. Kok bisa ya disiplin naik turun di halte. Hiks indonesia…

Tak jauh sebelum hotel, ada kantor informasi tourists.
Jam 7 pagi sudah buka.
Sangat informatif, peta, brosur, buku2 tentang SL lengkap.
Hmmmm … Apiknya.

Sore – jam 17 – selesai meeting seharian – ikut sight seeing. Ke temple agak di luar kota. Kami berdesakan satu van (ber 17) sisanya, shopping.

Sepanjang jalan, meski macet – saya menikmati ancient city yg apik. Motor bisa dihitung dg jari. Sisanya bis dan mobil (jarang lihat mobil mewah).

Temple agak jauh sekitar 15 km. Besar sekali. Penduduk SL mayoritas menganut agama budha tetapi temple nya sangat dipengaruhi tempel hindu dari India.

Di sana kami dibagikan bnga lotus – lambang kedamaian.
Penduduk tengah duduk di pasir, menjalankan ibadah. Semua memakai baju warna putih. Tranquil.

Pulang dr temple, keliling colombo. Parliament – cantik. Danau di tengah kota sebrangnya ada park – cantik dan resik.

Bahkan perkampungannya sekalipun, bersih meski lusuh. Gak ada sampah berceceran, apalagi kantong plastik.

Saya benar2 kagum
Sederhana
Tetapi disiplin.

Sudah dulu ya
Bentar lagi ke bandara
Take off jam 01.20

Love from colombo

Tashi delek (bhuttan)
Kyay zu tin bar de (myanmar)
Dhanyawad (india)
Kam su hap ni da (Korea)
Dhanyabad (Nepal)
Onrigada (Timor Leste)
Shukuriyya (Maldives)
Kopkunwa (Thai)
Terimakasih
Wati
-patient’s safety first-

sri_lanka1 sri_lanka2

Leave a comment »

RALLY FOR ANTIBIOTICS AWARENESS IN JAKARTA

4 March 2014

Dozens of youths, children and parents took part in a colorful rally on March 2nd in central Jakarta, Indonesia to highlight the need to preserve antibiotics for future generations.

The rally was organised by Yayasan Orangtua Peduli (YOP), an Indonesian non-governmental organisation working with ReAct as part of the global CSO (Civil Society Organisations) project, that aims to help bring about behaviour change on the use of antibiotics among community organisations in Asia, Africa and Latin America.

The participants in the rally included officials from the Indonesian Ministry of Health, doctors and volunteers working with YOP as well as dozens of parents who came along with their children. Holding placards with messages on the need to stop misuse of antibiotics the rallyists marched over two kilometers through the streets of central Jakarta- which are designated ‘car-free’ zones and where thousands of other Jakartans gather every Sunday.

 

“This is the first ever street-level campaign on safe use of antibiotics in Indonesia we have conducted and the response is very good,” said Dr Wati, founder of YOP, that was set up in 2003 and currently has a network spread across 17 cities in Indonesia.

YOP runs programmes and projects focused on health promotion, particularly of children. The YOP also promotes rational use of medicines, especially antibiotics. Core activities of the network include a social media campaign; health education courses for parent;, a model clinic promoting physician-parent/patient partnership, a breast-feeding support group and consumer research.

The membership of the online social media campaign through Twitter, Facebook, mailing lists and blogs, of the network stands at over 12,000. Since 2012 YOP has also been running the Smart Use of Antibiotics (SUA) project, which was inspired by the ASU (Antibiotic Smart Use) project in Thailand.

Source : reactgroup.org

Leave a comment »

Tak Perlu Selalu Musuhi Bakteri

Penulis : Unoviana Kartika | Kamis, 6 Maret 2014 | 16:16 WIB


KOMPAS.com — Jika mendengar kata “bakteri”, kerap kali yang terlintas di pikiran adalah organisme yang merugikan dan menyebabkan penyakit. Namun, sebenarnya bakteri tidak selamanya seperti yang dibayangkan karena sebenarnya mikro-organisme satu ini juga banyak menguntungkan manusia. Jadi, dapat dikatakan bakteri bukanlah musuh manusia karena manusia tidak bisa hidup tanpa bakteri.

Dokter spesialis anak Purnawati Pujiarto yang juga aktivis dari Yayasan Orangtua Peduli (YOP) mengatakan, tidak semua bakteri itu “jahat”. Ada juga bakteri “baik” yang menguntungkan manusia. Upaya manusia melawan atau memusnahkan bakteri dapat berdampak kontraproduktif. Pasalnya, bakteri yang dibunuh akan membentuk resistensi.

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan aman menyebabkan bakteri bermutasi dan menjadi resisten atau kebal sehingga tidak lagi mampu dilawan dengan antibiotik.

“Kondisi tersebut akan merugikan konsumen karena jika bakteri yang semakin kebal dengan antibiotik akan lebih sulit lagi dibunuh jika benar menyebabkan penyakit,” tegas Purnawati dalam sebuah diskusi kesehatan bertajuk “Bakteri: Kawan atau Lawan?” di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Dalam kesempatan yang sama, Satya Sivaraman dari ReAct, jaringan global dengan konsentrasi aksi resistensi bakteri yang berpusat di Uppsala University Swedia, mengatakan, dari jutaan jenis bakteri yang ada di dunia, hanya sekitar 150 jenis yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit pada manusia. Sisanya tidak menyebabkan penyakit atau bahkan menguntungkan manusia.

“Bakteri sangat berguna dalam proses pencernaan. Dari mulai saluran pencernaan paling ujung, yaitu mulut, hingga ke usus besar terdapat bakteri yang membantu proses tersebut,” ujarnya.

Bakteri, lanjut dia, juga berada di kulit manusia dalam jumlah yang banyak sekali. Bahkan jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak daripada sel-sel tubuh yang ada di kulit itu sendiri. Fungsi bakteri itu, kata Satya, adalah untuk melindungi tubuh.

Satya menggambarkan, bakteri memberikan manfaat pada manusia selama berada dalam kondisi yang benar seperti buah yang memberikan manfaat jika dimakan dengan benar.

“Tapi kalau dimakan dalam kondisi salah, misalnya sampai menimbulkan tersedak, tidak bisa dikatakan buah tidak baik untuk dimakan. Begitu pula dengan bakteri yang ada di kulit, bisa membahayakan jika kulit terluka, bakteri bisa masuk ke dalam aliran darah dan menginfeksi tubuh,” kata Satya.

Selain itu, fungsi positif bakteri antara lain digunakan untuk industri makanan, seperti pembuatan produk-produk fermentasi seperti yogurt atau keju. Bakteri juga berguna dalam pembusukan limbah, industri minyak, dan lain-lain.

Sumber : Kompas.com

Leave a comment »

%d bloggers like this: