Perlu Kemitraan untuk Tangani Masalah Gizi Buruk

Gizi buruk bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi juga terkait dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. HM. Sukawati Abubakar menjelaskan hal ini dalam seminar tanggal 15 Februari 2007.

Data Departemen Kesehatan menyebutkan sekitar 4 juta ibu hamil dan ibu menyusui menderita gangguan anemia yang sebagian besar disebabkan oleh kekurangan zat besi. Selain itu, angka prevalensi kasus gizi buruk pada balita di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan dari 6,3 persen (1989) menjadi 8,8 persen (tahun 2005). Meskipun saat ini telah banyak bantuan serta program penanganan gizi buruk, kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin jauh dari pencapaian target Millenium Development Goals (MDG) untuk menurunkan angka kematian ibu dan balita. Melihat kondisi tersebut, KuIS berinisiatif untuk memfasilitasi dialog antara Pemerintah, akademisi, pihak swasta, LSM, media massa, praktisi yang berkompetensi di bidang penataan gizi masyarakat, dan masyarakat umum untuk mencari solusi bersama tentang cara yang mungkin dilakukan dan efektif meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia.

Dialog yang diadakan di Jakarta tanggal 15 Februari 2007 tersebut dikemas dalam Seminar sehari bertema ”Kemitraan dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk di Indonesia”. Firman Lubis, Ketua Dewan Eksekutif KuIS dalam kata sambutannya berujar bahwa dengan semakin banyak pihak yang peduli dan mau berperan dalam penanganan masalah gizi buruk, KuIS melihat potensi yang besar ke depan untuk penyebarluasan program gizi dan penyempurnaan program ke arah yang lebih berkelanjutan dan seimbang antara pendekatan preventif dan kuratif. Seminar ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan segala pihak yang kemudian dapat mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam mengatasi masalah gizi buruk di lingkungan masing-masing.

Dalam presentasinya, Deputi II Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H M Sukawati Abubakar mengungkapkan bahwa penyebab langsung masalah gizi adalah penyakit infeksi dan pola makan yang tidak seimbang. Disadari pula bahwa gizi buruk bukan hanya merupakan masalah kesehatan saja, tapi juga terkait dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sebagai landasan bersama dalam mengembangkan program-program lintas sektor yang melibatkan institusi non Pemerintah dan masyarakat secara konkrit, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bekerja sama dengan berbagai sektor telah menyusun Pedoman Umum Program Aksi Nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Percontohan dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan. “Saat ini pemerintah telah memiliki pedoman program kemitraan lintas sektor dalam peningkatan derajat kesehatan di Indonesia, sehingga diharapkan tidak lagi ada program yang tumpang tindih dan tidak merata. Sebagai langkah awal, program ini akan diujicobakan di satu kabupaten atau kota di setiap provinsi pada tahun 2007,” jelas H M Sukawati Abubakar, tentang upaya pelibatan berbagai sektor dalam penanganan masalah kesehatan, termasuk program perbaikan gizi masyarakat.

Sementara itu Minarto menjelaskan bahwa pada 6 bulan pertama, bayi itu masih sehat, tapi memasuki usia 12 bulan sudah 26% yang kurang gizi. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan gizi setelah bayi mendapat asupan makanan padat. A dapun target Pemerintah untuk tahun 2009 adalah menurunkan angka prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 20% dan gizi buruk setinggi-tinggnya 5% melalui peningkatan cakupan deteksi dini gizi buruk, meningkatkan cakupan suplementasi gizi, meningkatkan jangkauan dankualitas tata laksanan kasus gizi buruk, meningkatkan kemampuan dan keterampilan keluarga, berfungsinya sistem kerawanan pangan.

Seminar ini diikuti 184 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti Pemerintah, LSM, korporasi, media massa, praktisi, akademisi dan ibu rumah tangga. Dalam diskusi paripurna yang dimoderatori oleh Ibu Tini Hadad, hadir sebagai pembicara adalah H M Sukawati Abubakar dan Minarto. Beberapa praktisi dan pengamat kesehatan juga hadir sebagai narasumber pada serangkaian diskusi bersama peserta seminar, diantaranya Roy Tjiong, Maria Hartiningsih (pengamat HAM & Ecosoc), Ridwan Hasan (Pengelola program komunikasi kesehatan) dan Mardiyah Chamim (Redaktur Tempo). Mereka memaparkan tentang pengaruh pendidikan, budaya dan ekonomi bagi masyarakat dalam menjaga status gizi komunitas terdekat mereka, efektivitas keterlibatan masyarakat dan sektor swasta terkait, serta pendekatan-pendekatan komunikasi yang tepat untuk penanggulangan masalah gizi. Sedangkan dr. Purnamawati (Yayasan Orang Tua Peduli) dan dr. Nanis (Sentra Laktasi) dalam diskusi yang terpisah membahas tentang cara mudah dan murah memenuhi gizi keluarga.

Seminar yang didukung oleh ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (EMOI) ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penanganan gizi buruk dan berbagi ide seputar masalah tersebut. “Melalui seminar ini EMOI ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dapat mencapaiderajat kesehatan yang lebih layak dengan memperoleh asupan gizi yang memadai,” jelas President EMOI, Peter J Coleman.

Download Dokumen

Purnamawati S Pujiarto

Sumber : Koalisi.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: