Archive for Others

Serba – Serbi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Apa latar belakang pembentukan OJK?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Apa tujuan pembentukan OJK?

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Apa visi dan misi OJK?

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK?

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan;
Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
Melakukan penunjukan pengelola statuter;
Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Apa nilai-nilai OJK?

Integritas

bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Profesionalisme

bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi

berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Inklusif

terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Visioner

memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking).

Apa asas OJK?

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bagaimana struktur organisasi OJK?
Struktur organisasi OJK terdiri atas:

Dewan Komisioner OJK; dan
Pelaksana kegiatan operasional.

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:
Ketua merangkap anggota;
Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik 
merangkap anggota;
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 
Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Siapa saja pimpinan OJK?

OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas:

Seorang Ketua
Seorang Wakil Ketua
Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
Seorang Ketua Dewan Audit
Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Seorang ex-officio dari Bank Indonesia
Seorang ex-officio dari Kementerian 
Keuangan
Jabatan yang ada di OJK, yaitu:

Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya.

Deputi Komisioner

Para Deputi Komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah sembilan pembidangan Deputi Komisioner OJK:

Deputi Komisioner Manajemen Strategis I
Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIA
Deputi Komisioner Manajemen Strategis II B
Deputi Komisioner Audit Internal, Managemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Dalam mengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Apa strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya?

Dalam rangka pencapaian visi dan misinya, OJK memiliki delapan strategi utama:

Strategi 1: Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Strategi 2: Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

Strategi 3: Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.

Strategi 4: Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

Strategi 5: Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke kedepan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses fit and proper test pengurus lembaga keuangan.

Strategi 6: Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk- bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

Strategi 7: Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan capacity building bagi pengawas.

Strategi 8: Meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seperti apa tata kelola OJK?

Dewan Komisioner

Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK:

1.Warga Negara Indonesia;
2.Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
3.Cakap melakukan perbuatan hokum;
4.Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
5.Sehat jasmani;
6.Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan;
7.Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan;
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

Masa jabatan komisioner OJK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Komisioner OJK saat ini melakukan tugasnya sejak 2012 hingga berakhir pada 2017.

Anggota Dewan Komisioner dilarang:
Memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK,
Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan,
Menjadi pengurus partai politik dan
Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 17 UU OJK, anggota dewan komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur BI bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Bank Indonesia, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex-officio dewan komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota dewan komisioner lain.

Pengambilan Keputusan pada Komisioner OJK

Setiap anggota dewan komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pengawas OJK dan Laporan Pertanggungjawaban

OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini, Komisi XI. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 2103 OJK telah dapat menyusun Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) OJK, tetapi lebih komprehensif mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. MSAK mengatur dari sejak proses fomulasi strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

Pemanfaatan Sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan obyektif. Dengan sistem MSAK, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap OJK dalam menciptakan sektor dan industri jasa keuangan yang aman, efisien, andal, dan selalu melindungi kepentingan konsumen dijabarkan secara rinci ke dalam bentuk strategi, rencana kerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur keberhasilannya.

Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA OJK dan Satuan Kerja, dilaksanakan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan.

Arah strategis OJK yang telah dirumuskan oleh Dewan Komisioner dalam Board Retreat selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Tahunan OJK sebagai dasar penjabarannya menjadi strategi Satuan Kerja. Berdasarkan arahan Dewan Komisioner dan strategi Satuan Kerja selanjutnya disusun Pagu Indikatif dan RKA yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Strategi, termasuk IKU dan targetnya, serta RKA tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani antara Pemimpin Satuan Kerja dengan Dewan Komisioner.

Sementara itu, tahap ketiga dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelaksaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level Satuan Kerja.

Pada 2013, Dewan Komisioner telah menetapkan Destination Statement OJK 2017, yaitu “Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Destination Statement OJK 2017 merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh OJK di akhir 2017, sebagai tahapan untuk mencapai Visi dan Misi OJK, yang berisi enam kondisi utama dan persyaratannya, yaitu (i) Sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, (ii) Pengaturan sektor jasa keuangan yang selaras dan terintegrasi, (iii) Sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, (iv) Pengembangan sektor jasa keuangan yang stabil dan berkesinambungan, (v) Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal, dan (vi) Strategic support yang andal. Destination Statement OJK 2017 selanjutnya telah dijabarkan dalam Strategy Map OJK 2014 yang menggambarkan cara, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan oleh OJK selama 2014. Strategy Map OJK 2014 berisi Sasaran Strategis dan IKU, yang akan menjadi dasar penilaian kinerja OJK di akhir 2014.

Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK)

a. Audit Internal

Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan obyektif dilakukan oleh AIMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna pencapaian tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional (internasionally accepted) yaitu International Professional Practice Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA). Penggunakan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.

Selama 2013, kegiatan Audit Internal antara lain melakukan on-desk evaluation terhadap pengelolaan SDM dan pengadaan barang atau jasa OJK untuk menilai kecukupan aturan, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai pengendalian internal OJK. Selain itu telah diselesaikan pula audit pada Sembilan Satuan Kerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas telah didukung oleh peraturan dan ketentuan, kecukupan pengendalian dalam pelaksanaan tugas, serta kesesuaian proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh gambaran yang memadai atas kondisi pengendalian internal di OJK, telah dilakukan pula survei Impementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO. Gambaran ini penting untuk memastikan kecukupan inherent internal control risk yang merupakan salah satu referensi dalam lingkup audit internal.

b. Manajemen Risiko OJK

Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner No.2/PDK.06/2013 tentang Standar Manajemen Risiko OJK (SMROJK) dan Surat Edaran Dewan Komisioner No.2/SEDK.06/2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Manajemen Risiko OJK. Penerapan MROJK mengacu pada kerangka kerja Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 31000 karena memberikan pendekatan pengelolaan risiko yang universal, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selama 2013 kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi berbagai SOP Laporan Daftar/Profil Risiko dan SOP Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko Tim Transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh eksposur risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK-wide dan serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko dimaksud.

c. Pengendalian Kualitas

Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asurans yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk/jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK. Salah satu fungsi asuransi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas. Rujukan konsep dan kerangka kerja pengendalian kualitas OJK menggunakan standar internasional ISO 9001 Quality Management System- Requirements dan ISO 9004 Managing for the Sustained Success of an Organization – a Quality Management Approach serta mengadopsi konsep Total Quality Management (TQM).

Selama 2013 kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, managemen risiko, dan internal kontrol proses bisnis OJK seperti Ketentuan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan OJK (Rule Making Rules/RMR) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan (Loan to Value/LTV).

Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan rencana kerja pengalihan fungsi pengawasan bank di Bank Indonesia ke OJK khususnya terkait governance, risk quality, and control persiapan pembukaan kantor perwakilan OJK. Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan pengkajian ulang atas Neraca Awal OJK, Laporan Keuangan Satuan Kerja sementara OJK semester I-2013 dan Laporan Keuangan OJK semester I-2013 sebelum diaudit oleh eksternal auditor serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka Satuan Kerja.

Bagaimana pembiayaan OJK?

1. Sumber Pembiayaan OJK

Menurut Pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

2. Pungutan ke Pelaku Industri Keuangan

Rencananya OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah.

3. Praktik Pungutan di Luar Negeri

Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya melakukan pungutan.

Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara.

Hongkong

Hongkong menerapkan pungutan atas dasar layanan. Pembebanan dilakukan dalam proses perizinan, baik beban biaya tahunan maupun pendirian bank ataupun pembukaan jaringan kantor. Apabila hasil pungutan masih kurang, maka akan ditutup kekurangannya oleh HKMA (Bank Sentral Hongkong yang bertindak sekaligus sebagai pengawas bank).

Estonia

Pungutan di negara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1.Atas dasar layanan
2.Atas dasar volume

Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Pembebanan berdasarkan volume, 1 (satu) persen dari kebutuhan modal minimum bank. Memiliki daftar persentase pembebanan sesuai dengan aset yang diawasi.

Metodologinya adalah jumlah beban pengawasan setahun lalu dikurangi proyeksi pungutan atas dasar jenis layanan, lalu dikurangi target pungutan atas dasar 1 (satu) persen dari modal. Sisanya dipungut atas dasar persentase aset.

Slovakia
Negara ini menerapkan pungutan dengan dua sistem yaitu:

1.Atas dasar layanan
2.Atas dasar volume

Besarnya pembebanan didasarkan atas daftar tarif per layanan. Kemudian, pembebanan berdasarkan volume dengan aturan:

1. 0,0027 % dari aset dengan minimum € 100.000 untuk bank asing atau cabang bank asing;
2. 0,0133 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk asuransi;
3. 0,0118 % dari aset dengan minimum € 20.000 untuk dana pensiun;
4. 0,0170 % dari aset dengan minimum € 2.000 untuk perusahaan sekuritas.

Bagaimana hubungan kelembagaan OJK?

1. Hubungan OJK dengan BI

Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK:

a. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi;

b. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat (timely basis). Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas;

c. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerja sama reciprocal dimaksud sangat bermanfaat 
untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerja sama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.

2. Hubungan OJK dengan LPS

Sesuai Pasal 41 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

Bagaimana pengawasan terintegrasi di OJK?

1. Perbedaan Pengawasan Sebelumnya dengan Pengawasan di Bawah OJK

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi. Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

2. Latar Belakang Diberlakukannya Pengawasan Terintegrasi

Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.

Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.

3. Sistem Pengawasan Industri Keuangan di Negara-Negara Lain

Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC (Securities and Exchange Comission), misalnya, mengawasi pasar modal sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve (The Fed), FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), dan OCC (Office of The Comptroller of The Currency).

Alasan utama yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu Commercial banking system dan universal banking system. Commercial banking, seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya. Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM dan dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga memiliki wewenang mengawasi bank maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar. Bank of England, misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan status independen dan dua minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan sektor perbankan diambil alih dari bank sentral tersebut.

4. Satgas Waspada Investasi

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Satuan Tugas (Satgas) ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait, yang meliputi:

1.Regulator: OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan 2.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian 3.Koperasi dan UKM;
Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

Tugas Utama Satgas:

1.Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
2.Menganalisis kasus-kasus;
3.Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong;
4.Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
5.Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;
6.Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.

Kontak Satgas Waspada Investasi

Telp: (021) 385 7821 ext 20610

Fax: (021) 345 3591

Website: http://waspada-investasi.bapepam.go.id

Email: Waspadainvestasi@ojk.go.id

Twitter: @satgasinvestasi

5. Alamat dan Call Centre OJK

Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui:

a. Surat Tertulis

Surat ditujukan kepada:

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Menara Radius Prawiro, Lantai 2

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350

b. Telepon (Call Center OJK)

Telepon:

(kode area) 1-500655 (aktif per 1 Oktober 2014)

(kode area) 500655 (aktif sampai dengan 1 Juni 2015)

Contoh: kode area Jayapura (0967), jadi telp. (0967) 500 655 atau (0967) 1 500 655

Jam operasional: Senin – Jumat pkl. 09.00 – 12.00 WIB dan pkl. 13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari libur)

c. Email

Alamat email: konsumen@ojk.go.id

d. Website Pengaduan Konsumen Online

Konsumen atau masyarakat dapat mengisi form elektronik dalam website pengaduan konsumen online dengan alamat:

http://konsumen.ojk.go.id

Sampai dengan 31 Desember 2013, sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK hanya menangani permintaan informasi dan pengaduan konsumen dan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank.

6. OJK Bisa Menyidik

OJK berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen.

Sesuai peraturan yang ada, penyidik di Indonesia hanya ada dari dua elemen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepolisian. Saat ini, penyidik Bapepam-LK yang bergabung di OJK masa berlakunya akan habis pada 31 Desember 2013.

7. OJK Bisa Melakukan Penuntutan

Menurut Pasal 49 dan Pasal 50 UU OJK, penyidik OJK bisa menyampaikan hasil penyidikannya kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan.

Sumber : www.ojk.go.id

Leave a comment »

Belajar Tentang Kesehatan, Penting!

Beberapa waktu lalu, saya datang ke sebuah seminar kesehatan. Mommies Daily juga sudah tweet poin-poin pentingnya segera setelah seminar berakhir. Namun sampai hari ini ada yang mengganggu pikiran saya melihat kenyataan respons dan pengetahuan peserta seminar tersebut.

Pembicara dalam seminar ini merupakan orang-orang yang diakui kompetensi di bidangnya masing-masing, seperti dr. Utami Roesli dengan per-ASI-annya; dr. Purnamawati yang biasa dipanggil dr. Wati atau Bunda Wati dengan RUM (Rational Uses of Medicine), milis Sehat, dan YOP-nya (Yayasan Orangtua Peduli); serta dr. Fransisca Handy yang sering meluangkan waktu menjawab tweet dari para orangtua yang menanyakan masalah kesehatan anaknya. Moderatornya pun tidak kalah kompeten, dokter spesialis anak Wiyarni Pambudi yang di dunia Twitter dikenal dengan @drOei dan merupakan salah satu dari @dokteranakkita.

Beberapa saat setelah seminar berlangsung, saya menyadari bahwa selain membidik pasangan muda, seminar yang  diadakan oleh Universitas Tarumanegara bekerja sama dengan RS Royal Taruma ini juga nampaknya bertujuan membuka mata dokter-dokter muda untuk memahami per-ASI-an dan dasar-dasar pemahaman dan penatalaksanaan gangguan kesehatan pada anak (dan keluarga).

Saya cukup heran melihat kenyataan bahwa pengetahuan dokter muda akan ASI sama kurangnya dengan pasangan baru dari latar belakang nonmedis. Memang dalam kurikulum ilmu kedokteran bahasan tentang ASI ini tidak dimasukkan, hanya dibahas sekilas. Namun bagaimanapun pengetahuan ini saya rasa cukup vital untuk dimiliki oleh tenaga medis. Nampaknya penjabaran tentang IMD, bahaya menunda IMD, ASI eksklusif, dan kelangsungan pemberian ASI beserta permasalahannya merupakan pengetahuan baru bagi mereka. Banyak yang menanyakan hal-hal dasar yang berkaitan dengan per-ASI-an.

Alih-alih tertarik dengan pembahasan, yang sebetulnya secara garis besar mungkin mommies juga sudah hapal :D, saya malah kepikiran. Kalau dokter muda yang ilmunya relatif masih segar saja pengetahuan tentang ASI-nya ‘cuma segitu’, apa kabar dokter-dokter yang lebih senior?

Tentang tata laksana pengobatan gangguan kesehatan umum seperti peresepan antibiotik, penggunaan imunomodulator, dan pemberian puyer, nampaknya dokter-dokter ini cukup paham. Mungkin karena masih idealis, ya, jadi masih done by the book.

 

 

Kenyataan itu membuka mata saya juga, bahwa kita sebagai konsumen medis memang tidak bisa lagi bersikap pasif. Idiom-idiom “dokter pasti lebih tahu”, “apa kata dokter saja”, “resep dokter tidak mungkin salah”, harus kita hilangkan dari persepsi kita. Dokter bukan dewa kita saat kita punya masalah kesehatan, tapi lebih tepat sebagai partner mencari solusi kesehatan yang paling pas dengan sikon kita. Misalnya saat anak sakit, kita ke dokter, kitalah yang harus ‘menyuplai’ dokter dengan informasi kronologis penyakit, suhu badan per waktu, gejala yang timbul, sampai ke detil makanan atau aktivitas pasien yang mungkin berhubungan dengan timbulnya penyakit tersebut.

Kita tidak bisa sekedar bawa pasien ke dokter dan menuntut dokter ‘simsalabim’ memberikan diagnosa dan obat atau treatment tanpa informasi dari kita. Misal saat demam baru 24 jam tanpa ada gejala penyerta, kita dan dokter sebetulnya sama tidak tahunya ini kena penyakit apa. Karena patokan dasar diagnosa adalah demam 72 jam tanpa gejala penyerta, kecurigaan utama bisa pada infeksi saluran kencing dan untuk balita bisa ditambahkan kecurigaan infeksi virus roseola. Sebaliknya, walau belum sampai 24 jam demamnya tapi timbul batuk atau pilek, kemungkinan besar si batuk-pileklah penyebab demamnya. Malah bisa jadi tidak perlu ke dokter karena sudah jelas.

Sekarang kita dituntut untuk sedikit mengerti bahasa medis walau jelas tidak mungkin menyamai ilmu dokter hasil dari sekolah bertahun-tahun. Tapi setidaknya kita masih bisa mempelajari gejala dan penanganan gangguan kesehatan yang umum seperti batuk-pilek, demam, muntah-diare, dan P3K beserta tanda-tanda kegawatdaruratan. Dokter pun akan lebih mudah berdiskusi bila berhadapan dengan pasien yang ‘pintar’ dan mengerti proses perjalanan penyakit daripada dengan pasien yang berprinsip “ke dokter harus pulang bawa obat dan besok sembuh”.

Mengerti bahasa medis, juga akan membantu kita  melakukan pengecekan ulang terhadap diagnosa dan tindakan yang diberikan oleh dokter melalui situs kesehatan seperti Mayoclinic.com atau Kidshealth.org. Mengetahui dengan tepat nama internasional (medis) penyakit, seperti misalnya strep-throat ketimbang radang tenggorokan, atau common-cold ketimbang masuk angin akan memudahkan proses search. Radang tenggorokan bila kita search akan menampilkan ulasan yang sangat umum karena radang tenggorokan bukan penyakit melainkan salah satu gejala infeksi saja. Sedangkan masuk angin malah tidak ada istilah medisnya.

Membiasakan pengecekan ulang tindakan dan peresepan akan memperkecil kemungkinan terjadinya malpraktik atau salah obat. Dalam tataran yang lebih ringan juga akan mengurangi polifarmasi atau over-medication, yaitu pemberian terlalu banyak obat untuk satu jenis penyakit.

Pesan dr. Wati, “Mommies, hargai dokter yang berani bilang tidak tahu ketika mendiagnosa dan berjanji mencari tahu. Ini jauh lebih bagus ketimbang menebak sumber penyakit.” Tindakan dan obat tidak bisa ditebak-tebak, harus tepat guna sehingga aman untuk pasien dan ramah biaya.

Mari kita saling belajar bersama dokter kita. Kalau mungkin, tanyakan sumber-sumber bacaan online yang menjadi panduan si dokter untuk kita pelajari juga. Beberapa minggu lalu saat saya berkesempatan konsul dengan dokter Wati tentang tum-bang (tumbuh kembang) si bungsu, beliau menyarankan saya membaca tentang tum-bang dan milestone di web WHO.

Satu hal yang saya pegang dalam memilih dokter adalah kemampuan berkomunikasinya. Saya tidak akan datang kembali ke dokter yang cuma duduk-periksa-tulis resep tanpa menjelaskan apa-apa pada pasien. Dengan membangun komunikasi yang baik dengan dokter, efektivitas pengobatan juga akan lebih baik.

Sumber : momiesdaily.com

Leave a comment »

Petisi Antibiotik – Suara Rakyat untuk Pemerintah Republik Indonesia

Suara Rakyat untuk Pemerintah Republik Indonesia

Didasari keprihatinan kami terhadap meluasnya ancaman resistensi antibiotik, sebagai konsumen kesehatan, kami meminta pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan berikut guna memastikan seluruh kalangan, baik tenaga kesehatan, penyedia layanan kesehatan, maupun konsumen kesehatan bertanggung jawab dalam penggunaan antibiotik mulai hari ini.

Edukasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat

1.    Melakukan kampanye publik yang menjangkau tenaga kesehatan dan masyarakat Indonesia mengenai ancaman superbugs dan resistensi antibiotik melalui jalur formal dan informal.
•    Jalur formal: dengan memasukkan resistensi antibiotik sebagai pembahasan dalam kurikulum pelajaran di sekolah dan universitas.
•    Jalur informal: dengan menggunakan media massa, media sosial, dan materi penyuluhan lainnya yang umumnya disebut materi komunikasi, informasi, edukasi (KIE).

2.    Mengadaptasi kampanye publik yang sudah berhasil dilakukan pemerintah Thailand sejak 2007 berjudul “Antibiotics Smart Use/ASU” yang bertujuan mempromosikan penggunaan obat rasional dengan melibatkan semua kalangan: pemerintah, akademisi, penyedia layanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan konsumen kesehatan.

3.    Membuat gerakan nasional Sayangi Antibiotik dengan penjelasan mengapa antibiotik perlu digunakan dengan hati-hati dan bijaksana. Pesan disampaikan dengan kata-kata yang menarik perhatian seperti “Selamatkan Antibotika Untuk Selamatkan Nyawa”; “Save The Pill For The Really Ill”; “Lindungi Antibiotik Dari Resistensi Bakteri”; “No Action Today, No Cure Tomorrow”.
•    Tambahkan penjelasan bahwa dampak penggunaan antibiotik tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga berpengaruh pada masyarakat sekitar.

4.    Menjalin kerja sama dengan semua institusi pemerintah (pusat dan daerah) dan swasta terkait untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai resistensi antibiotik dengan bahasa yang tepat dan mudah dipahami berbagai kalangan yang berbeda usia, latar belakang pendidikan, suku bangsa, dan sosial ekonomi sehingga pesan-pesan dapat diterima oleh seluas-luasnya masyarakat Indonesia.
•    Pesan disampaikan di berbagai sarana kesehatan publik seperti: puskesmas, posyandu,  klinik, rumah sakit; sarana pendidikan; kantor-kantor pemerintahan, dan berbagai tempat umum lainnya.
•    Pesan disampaikan melalui berbagai pertunjukan yang menarik perhatian masyarakat, seperti layar tancap, film pendek, pertunjukan kesenian, dan lain-lain agar pesan mudah dimengerti dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas.

5.    Mengedukasi masyarakat dan tenaga kesehatan di klinik, rumah sakit, puskesmas, dll mengenai tata laksana diare, batuk pilek, dan luka ringan yang tidak perlu antiobiotika (merujuk pada tata laksana internasional) – untuk keseragaman dalam menatalaksana suatu penyakit.
•    Informasi sederhana mengenai tata laksana untuk masyarakat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kesehatan di sekolah.
•    Berdayakan kader posyandu dan tenaga sukarelawan sebagai penyampai pesan/informasi, sehingga mereka pun dapat menjadi duta peduli antibiotik dan tidak hanya mengandalkan peranan tenaga kesehatan.

Manajerial

1.    Bekerja sama dengan lembaga penelitian terpercaya untuk melakukan penelitian mengenai ancaman nyata resistensi antibiotik di Indonesia.

2.    Menyebarluaskan hasil penelitian-penelitian tersebut ke seluruh masyarakat Indonesia agar diketahui masyarakat luas, bukan hanya tenaga kesehatan dan penyedia layanan kesehatan saja.

Regulasi

1.    Mengatur peredaran obat di Indonesia dengan hanya menyediakan obat sesuai daftar obat esensial WHO.

2.    Formularium obat di klinik atau rumah sakit yang boleh digunakan dokter berdasarkan daftar obat esensial WHO.

3.    Menegakkan peraturan bahwa antiobiotika hanya boleh dibeli di apotek dengan resep dokter dan karenanya melarang apotek untuk melayani pembelian antibiotik tanpa resep.

4.    Membatasi jumlah merek antibiotik yang disediakan dan yang boleh beredar, terutama untuk antibiotik generik.

5.    Melaksanakan audit resep di sektor layanan kesehatan publik dan swasta oleh PPRA atau komite lain yang ditunjuk.
•    Hasil audit dipetimbangkan ketika dokter memperpanjang surat ijin praktek.
•    Audit juga diberlakukan untuk resep rawat inap dan rawat jalan.
•    Gunakan layanan konsumen untuk mendorong konsumen berperan sebagai watch dog bagi praktek peresepan di klinik atau rumah sakit.
•    Sanksi keras diberikan kepada pihak yang melanggar.

6.    Memberdayakan departemen farmasi dan farmakologi sebagai ujung tombak dalam mengingatkan dokter mengenai interaksi obat.

7.    Memberdayakan perusahaan asuransi, baik perusahaan milik pemerintah/publik maupun swasta, untuk menentukan obat apa saja yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagai pembiayaan perawatan.

8.    Mengeluarkan peraturan yang mewajibkan apotek dan toko obat untuk menunjukkan daftar harga obat yang dijual kepada konsumen (transparansi harga obat).

Jakarta, 6 Juni 2011

Atas nama konsumen kesehatan Indonesia

1.    A.A. I Niyaratih Daivitri, Tangerang
2.    A.A.A. Putu Indah Pratiwi, Bintaro Jaya, Tangerang, Banten
3.    Abram Pratama, Bandung, Jawa Barat
4.    Achmad Ford, Jagakarsa, Jakarta Selatan
5.    Ade Novita Juliano, Tangerang
6.    Adel Kasoema Putri, Rawamangun, Jakarta Timur
7.    Adhi Ferdya Ekapoetra, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan
8.    Afah, Banjarmasin
9.    Affi Aditya Khresna, Yogyakarta
10.    Agia Nariswari K.W, Magelang, Jawa Tengah
11.    Agnes Erna Erawati Esti, Tangerang
12.    Agnes Tri Harjaningrum, Bandung
13.    Agus Suryadi, Senayan, Jakarta Pusat
14.    Agustini Nurnaningtyas, Bekasi
15.    Ai Nuraini, Bekasi Barat
16.    Ai Sadidah, Garut, Jawa Barat
17.    Ainia Sorayah, Surabaya
18.    Alam Sari Jayanti, Sidoarjo, Jawa Timur
19.    Alifah Davida, Tangerang
20.    Almayda Santi, Ciledug, Tangerang
21.    Alnola Marselena, Bandung
22.    Alyah Zul Iffah Erna Amiruddin, Jakarta Selatan
23.    Amalia Hasanah, Kebun Bunga, Palembang
24.    Amalia Nastiti, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara
25.    Amalia Pristyasari, Pondok Gede, Bekasi
26.    Amdinie, Jakarta Timur
27.    Amelia Iswara, Cikarang, Jawa Barat
28.    Amiruddin, Ir., Pasaman Barat, Sumatera Barat
29.    Andi Fitri Wardhani, Bandung
30.    Andi Lastiawan, Gading Serpong
31.    Andi Tenri Ummu, Jakarta Selatan
32.    Andriana Chaizir, Bandung
33.    Andriana, Jakarta Timur
34.    Angelica Indah Ratnakuntari, Bandar Lampung
35.    Anggi Syatrina, Jati Asih, Bogor
36.    Anik Windi Daryani, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur
37.    Anindya Chandra Astri, Jakarta Selatan
38.    Anindya Sari Palumbo, Turin, Italia
39.    Anindya Widyani, Jakamulya, Bekasi Selatan
40.    Anindyajati Wahyuprastuti, drg., C.Ht., Larangan, Tangerang
41.    Aninidita Parakitri, Sumur Batu, Jakarta Pusat
42.    Anissia Indriasari, Karawaci, Tangerang, Banten
43.    Anita Raharjo Eka Putri, Tegaldanas Hegarmukti, Cikarang Pusat
44.    Anita Rahendrani, Senen, Jakarta Pusat
45.    Anita Sampratiwi, Pangkalan Jati, Limo Depok
46.    Anita Tiaruli, Medan, Sumatera Utara
47.    Anna Nurfadhilatami Sholihah, Pondok Aren, Tangerang
48.    Anne Lional, Jakarta
49.    Ansira Sofyan, Pondok Labu, Jakarta Selatan
50.    Antari Ardianti, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
51.    Antik Pranandari, Pondok Gede, Bekasi
52.    Antonia Aprilia Sinta Dewi, Yogyakarta
53.    Apriana Kartika Damai Yanti, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang
54.    Argian Hapsarry, Pamulang, Tangerang Selatan
55.    Ari Bowo, Jati Rahayu, Bekasi
56.    Arie Widia Apriliani, Bantarjati Permai, Bogor, Jawa Barat
57.    Aris Prasetya, Yogyakarta
58.    Arnold Ph. Djiwatampu, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat
59.    Asih Widowati, Cijantung, Jakarta Timur
60.    Asri Wulandari, Jati Bening, Bekasi
61.    Asriani Chotimatuzina, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan
62.    Ati Nurhayati, Tangerang Selatan
63.    Atik Yudiningsih, Jakarta
64.    Atika Febriani, Surabaya
65.    Atikaningtyas Faturrohmi, Bekasi Utara
66.    Awan Sastrawijaya & Family, Gading Serpong, Tangerang
67.    Bella Belgis, Otista, Jakarta Timur
68.    Beniy Haryono, Jakarta Pusat
69.    Bernadetty Lidra, Tanjung Duren, Jakarta Barat
70.    Bong Mi Yun, Tangerang, Banten
71.    Briliyanti, Cirendeu, Ciputat
72.    Bronsen Wijaya, Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara
73.    Budhi Mulyanto, dr., Rangkasbitung, Lebak, Banten
74.    Budhi Prasetyo, Jakarta
75.    Budiman, Bandung
76.    Caishie Asphiwidaris Sabrina, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan
77.    Candra Rudy Sanjaya, Yogyakarta
78.    Carolyna HMS, Tanjung Barat, Jakarta Selatan
79.    Catur Sri Wulandari, Klender, Jakarta Timur
80.    Chaerani Nisa, Depok
81.    Chaidir Hotdin Purba, Jakarta Pusat
82.    Chitra Tifanny, Jatiwaringin, Bekasi
83.    Christin, Tangerang
84.    Christine Widjaya, Jendral Sudirman, Jakarta Pusat
85.    Condro Budi Satrio, Sleman, Yogyakarta
86.    Cornelia Monita Setyorini, Pondok Kelapa, Jakarta Timur
87.    Cristiana Ratna Sari Dewi, Sidoarjo, Jawa Timur
88.    Curie Maharani, Ciracas, Jakarta Timur
89.    Cut Mala Hayati A, Tulungagung, Jawa Timur
90.    Dadan Ramdani, SKM, M.KKK, Tasikmalaya, Jawa Barat
91.    Daesy Natalisa, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur
92.    Damayanti Rizalino, Utan Kayu, Rawamangun, Jakarta Timur
93.    Danang Widiyanto, Bintaro, Jakarta Selatan
94.    Daniel Ary Kristianto, Yogyakarta
95.    Dara Nur Afrilna, Banda Aceh, Aceh
96.    Dea Pertiwi, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat
97.    Deassy Aprillia Prihatnasari, Pakujaya, Serpong
98.    Dede Wimala, Beji, Depok
99.    Della Najla, Bogor
100.    Dellavitha Nasution, Amiens, Perancis
101.    Delonie Regia, Cirendeu, Tangerang Selatan
102.    Denella Kustanti Hadibroto, Panongan, Tangerang
103.    Deny Wicaksono, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
104.    Dessy Dwi Tantono, Papringan, Sleman, Yogyakarta
105.    Desy Ekawati, Paseban Timur, Jakarta Pusat
106.    Desy Indriasari, Lippo Village, Karawaci
107.    Desy R. Darmayanti, Cileungsi, Jawa Barat
108.    Desy Yandri, Kemayoran, Jakarta Pusat
109.    Desyanti, Bandung, Jawa Barat
110.    Devie Leonisa Wiko, Bekasi Selatan
111.    Dewi MR Hizboel, Jatiasih, Bekasi
112.    Dewi Safitri, Cibeunying, Cimenyan, Bandung
113.    Dewi Utari, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
114.    Dewi Wijaya, Tangerang Selatan
115.    Dhiti Ismawardhani, Jombang, Bintaro, Tangerang
116.    Diah Paramita, Sawangan, Jawa Barat
117.    Diah Yusnitaningtias, Bekasi Timur
118.    Dian Anggraini, Rawamangun, Jakarta Timur
119.    Dian Ariestri, Jatiasih, Bekasi
120.    Dian Asri Moelyani, Bandung, Jawa Barat
121.    Dian Nurhayati, Bekasi
122.    Dian S Abas, Tanjung Priok, Jakarta Utara
123.    Dian Setiawati, Ciledug
124.    Dian Tri Wahyuni, Denpasar, Bali
125.    Dian Wahdini, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok
126.    Diana Bachtiar, Grogol, Jakarta Barat
127.    Diana Boentoro, Serpong, Tangerang
128.    Diana Safitri, Bogor
129.    Diana Wijaya, Jakarta Barat
130.    Diani Rahman, Yogyakarta
131.    Dianti Amelia Putri, Saudi Arabia
132.    Dibbie Soedibyo, Surabaya, Jawa  Timur
133.    Dina H Atmoprawiro, Depok, Jawa Barat
134.    Dina Kurniasari, Plumpang, Jakarta Utara
135.    Dinar Ardanti, Ciledug
136.    Dinda Indrawati, Depok, Jawa Barat
137.    Dini Agustriani, Cikarang Barat
138.    Dini Annisa Kusumaningtyas, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat
139.    Dini Kusumawardani, Bintaro, Serpong Utara, Tangerang Selatan
140.    Dini Maesarinta, Bintaro, Jakarta Selatan
141.    Dini Widiastuti, Rawamangun, Jakarta Timur
142.    Dinny Kus Andiany, Ujung Berung, Bandung
143.    Dinny Syoffiyatun, Meruya Utara, Jakarta Barat
144.    Ditha Pratama Nugraha, Kota Baru, Bekasi
145.    Dito Anurogo, dr., Semarang, Jawa Tengah
146.    Dwi Indah Kusumaningtyas, Jakarta Selatan
147.    Dwi July Vinarto, Penggilingan, Jakarta Timur
148.    Dwi Kusumastuti, Sleman, Yogyakarta
149.    Dwi Prasetyo Hadi, Jakarta Timur
150.    Dwitania Noviandhini, Bogor
151.    Dyah Christanti, Setiabudi, Jakarta Selatan
152.    Dyah Igatri Utami, Bekasi Timur
153.    Dyah Kartikawati, Tikala, Manado
154.    Dyah Utamaniyu, Penarungan Mengwi Badung, Bali
155.    Eddi Firmansyah, Yogyakarta
156.    Edi Zulchaidir, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur
157.    Eka Febriani Savitri, Depok, Jawa Barat
158.    Ekawati Indriani P, Gading Serpong, Tangerang
159.    Eko Rizanoordibyo, BSD, Serpong, Tangerang
160.    Eko Wahyuningtiyas, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan
161.    Elga Soeardi, Jati Asih, Bekasi
162.    Elin Safitri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
163.    Elisa Nirmalasari, Pekanbaru, Riau
164.    Elisabeth Dianita Subagyo, Cikarang, Bekasi
165.    Elisabeth Maria, Jatiasih, Bekasi Selatan
166.    Ellinda D Samosir, Cipinang, Jakarta Timur
167.    Elly Dahlia, Sudirman, Jakarta
168.    Ellysa Kurniasari, Ciledug, Tangerang
169.    Elsa Arsitaningtyas, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
170.    Elsa D Pertiwi, Pancasan, Bogor
171.    Elsa Puspita, Jatiasih, Bekasi
172.    Elvie Yuliana, Jakarta Barat
173.    Elya Krisnia, Jagakarsa, Jakarta Selatan
174.    Endah Citaresmi, Jakarta
175.    Endah Dwi Hartuti, Jatibening, Bekasi
176.    Endah Karlina, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
177.    Endang Estaurina, Bekasi
178.    Endang Krisnawaty, Depok
179.    Endang Prasetyowati, Sambiroto, Semarang
180.    Endang Susanti, Cibinong, Jawa Barat
181.    Endang Wahyu Diningsih, S.Sos, Bekasi Selatan
182.    Eni Yulianti, Tambun Utara, Bekasi
183.    Erieka Hayu Puspita, Bintaro
184.    Eriska Rosmarti, Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan
185.    Erlina Setyowati, Bintaro, Tangerang
186.    Erlyn Amien, Cipinang, Jakarta Timur
187.    Erlytha, Depok, Jawa Barat
188.    Erry Wijoyo, Tangerang, Banten
189.    Erryca Matiur Sondang T, Johar Baru Utara, Jakarta Pusat
190.    Esni Wijayanti, Cipinang Muara, Jakarta Timur
191.    Ester Ika Gultom, Pondok Gede, Bekasi
192.    Esti Handayani, Tangerang
193.    Evie Susanti Keman, Bogor, Jawa Barat
194.    Evy Noeriya Farieda, Kelapa Dua, Jakarta Barat
195.    Fahmi Aldiamar, Ujungberung, Bandung
196.    Fahmi Hamim Dereinda, Garut, Jawa Barat
197.    Fahmi Rakhman Fuad, Bandung
198.    Fance Indah Sestiyorini, Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat
199.    Fani Ervin, Makassar, Sulawesi Selatan
200.    Farah Fitrianie, drg., Bekasi Timur
201.    Fatimah Berliana Monika, Garut, Jawa Barat
202.    Fauzie Haryadi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
203.    Feby Ishak, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
204.    Feka Angge Pramita, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
205.    Felicia Annelinde, Pejaten, Jakarta Selatan
206.    Felisa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
207.    Fellicia Faustina, Lumajang, Jawa Timur
208.    Feninda Williams, Kemang, Jakarta Selatan
209.    Feria Oktanina, Ciledug, Tangerang
210.    Ferry Tjen, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
211.    Fidiyantri Cholid, Jagakarsa, Jakarta Selatan
212.    Fikri S. Wanda, Graha Lestari, Citraraya, Tangerang
213.    Finda Fitrianita, Tangerang Selatan
214.    Firmansyah, Tapos, Depok
215.    Firnando Sianturi, S.Si, Apt., Ciracas, Jakarta Timur
216.    Fitri Andyaswuri, Minomartani, Yogyakarta
217.    Fitri Barokah, BSD, Tangerang
218.    Fitri Indriany, Purwakarta, Jawa Barat
219.    Fitri Puspitasari, Bogor
220.    Fitri Wulandari, Bintaro Jaya, Tangerang
221.    Fitri Yuniati, Surabaya, Jawa Timur
222.    Fitria Kartika Ningrum, Wiguna, Surabaya, Jawa Timur
223.    Fitricia Anggara, Yogyakarta
224.    Franciska Triyuwani Pamungkas, Alam Sutera, Serpong
225.    Fransiska Fauzia Fadlika, Jakarta
226.    Fransiska Febriana, Bogor
227.    Frany Chia, Bandung
228.    Garth Torasadhewa, Cinere, Depok
229.    Gayatri Tunggal Dewi Istiqomah Nadyo, Manado, Sulawesi Utara
230.    Gendi Jatikusuma, Pejaten Barat, Jakarta Selatan
231.    Ghozan, Bekasi
232.    Gina Aulia, Serpong, Tangerang
233.    Gita Aryana, Tangerang
234.    Gita Avianty, Dalian, Republik Rakyat Cina
235.    Gita Oktiasari, Bandung
236.    Gita Segara, Bekasi
237.    H Raden Furqon HT, Dr., S.H., MHA, Menes, Pandeglang, Banten
238.    Hamida, Bintaro
239.    Handadi, Bekasi
240.    Hani Nurhaeni, Sapan Majalaya, Kab. Bandung
241.    Hanna Yuliwanty, Pulo Gebang, Jakarta Timur
242.    Hanni Darwanti Armansyah, Tangerang Selatan
243.    Hanny Prasetyo, Tangerang
244.    Harfiah Putu Ponco, Ragunan, Jakarta Selatan
245.    Harti, Senayan, Jakarta Selatan
246.    Heidy Dayana Ramantha, Petukangan Utara, Jakarta Selatan
247.    Helda Helmy, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
248.    Helly Tjandra, dr., MMKes, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung
249.    Henri Mulyana, Jatiwaringin, Bekasi
250.    Heny Samodro, Puri Indah, Jakarta Barat
251.    Heny Suhesti, Matraman, Jakarta Timur
252.    Herawati, Citayam, Depok
253.    Heriani Aprillistyaningsih, Tegal, Jawa Tengah
254.    Herlia Pratiwi, Jati Bening, Bekasi
255.    Heru Ari Ascaryo, Bogor
256.    Hery Susanto, Lenteng Agung, Jakarta Selatan
257.    Heryani Diah R., Bekasi
258.    Hesti Dwi Purwanti, Kebagusan Raya, Jakarta Selatan
259.    Hesty Sampeliling, Bandung
260.    Hilda Iriany, Medan
261.    Hilda Yanuarti, Lenteng Agung, Jakarta Selatan
262.    Himmah Radiatur Rububiyah, SH,MKn, Ciracas, Jakarta Timur
263.    Hoesana Wennes Doee, Jakarta
264.    I Gede Doddy Fajardinata, Denpasar, Bali
265.    Ichie Suharnengsih, Pondok Cabe, Tangerang Selatan
266.    Ida Rifai, Jakarta Barat
267.    Ida Widyaningsih, Jakarta Timur
268.    Ika Ardina, Tangerang Selatan
269.    Ika Kharismasari, Condet, Jakarta Timur
270.    Ika Mariana, Ciledug, Tangerang
271.    Imam Akbari, Jakarta
272.    Iman Krisnawan, Kawaluyaan Indah, Bandung
273.    Imelda Marliana M, Jakarta Timur
274.    Ina Kusumastuti, Jakarta
275.    Indah Anggita, Pangkalan Jatibaru, Depok
276.    Indah D. Kusuma, DR. Ir. MFS, Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat
277.    Indah Purnamasari, Gandul, Cinere
278.    Indah Sari Azhar, Bintaro, Tangerang
279.    Indah Suciati, BSD Serpong Tangerang
280.    Indah Suhartanti, Tanjung Priok, Jakarta Utara
281.    Indri Rismalawanti, Duren Sawit, Jakarta Timur
282.    Indriana, Purwokerto, Jawa Tengah
283.    Indriany Novita, Bandung, Jawa Barat
284.    Insany Muslikhah, Yogyakarta
285.    Ira Ariani, Jakarta
286.    Ira Indiana, Cibubur, Jakarta Timur
287.    Ira Indrawati, Singapura
288.    Irawati Setyarama, Setiabudi Regency, Bandung
289.    Irham Ali Saifuddin, Balewangi Cisurupan, Garut, Jawa Barat
290.    Irlia Maya Prasanti, Ciledug, Tangerang
291.    Irma Novirika, Mataram, NTB
292.    Irma Nurhayati, Depok, Jawa Barat
293.    Islamiarani, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
294.    Istiana Ilma Sakina, Bandung
295.    Istien Dianty, Ciledug
296.    Ita Agustina, Surabaya
297.    Ivina Sulianto, Sumur Batu, Jakarta Pusat
298.    Izzatun Nisa, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur
299.    Jane Mayawati, Kelapa Gading, Jakarta Utara
300.    Jani H, Slipi, Jakarta Barat
301.    Jeanne Moeljadi, Bandung
302.    Jemmy, H. Nawi, Jakarta Selatan
303.    Jenny Lo, dr., Jakarta Barat
304.    Joel Faruk Sofyan, Pondok Labu, Jakarta Selatan
305.    Johanes Agung Pamungkas, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
306.    Julia Wingantini, Tanjungredep, Berau, Kalimantan Timur
307.    Junice Simbolon, Matraman, Jakarta Timur
308.    Kania Permanik, Depok
309.    Kartika Paristya Dewi, Pancoran, Jakarta Selatan
310.    Kartika Wulandari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
311.    Katastri Radikasari, Kota Baru, Bekasi
312.    Kathleen, Serpong, Tangerang
313.    Keirren, Gading Serpong, Tangerang
314.    Kendy Aditya Sumbogo, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat
315.    Kenny Cahyani, Jakarta
316.    Kezia Dina Songtiana, Yogyakarta
317.    Khalida Ulfa Nasution, Banda Aceh, Aceh
318.    Khamdan Khoirul Umam, Jakarta Selatan
319.    Khandi Yuni Astuti, SIP, Slipi, Jakarta Barat
320.    Khonic Diana Sari, Cileungsi, Bogor
321.    Khosyatillah Rulliantini, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat
322.    Kiki Syafitri, Tangerang Selatan
323.    Kiky Armiasih Virgorita, Yogyakarta
324.    Kristi, Depok, Jawa Barat
325.    Kristiyanti, Semarang
326.    Kunti Hayu Krisnaningrum, Cirendeu, Tangerang Selatan
327.    Kurnianingsih, Tangerang Selatan
328.    Kurniati Mustika Ningrum, Tanjung Barat, Jakarta Selatan
329.    Laily Hapsari Damayanti, Jatiwaringin, Bekasi
330.    Lawrence Mark, Bandung
331.    Layli Sulistiorini, Jepara, Jawa Tengah
332.    Leddya Warta, Kedungdoro, Jawa Timur
333.    Ledy Rizka, Jakarta Timur
334.    Leila Wibowo, Jakarta Selatan
335.    Leili Firdalina, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur
336.    Leni Yuliani Wijaya, Rawamangun, Jakarta Timur
337.    Leny Kurnia Sari, Jakarta Timur
338.    Leocadia Intas Jati Awandhani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
339.    Letty Permatasari, Kelapa Dua, Jakarta Barat
340.    Lia Kurniawan, Bekasi Timur
341.    Lia Yulia, Kedung Halang, Bogor
342.    Lidia Sjarief, Pamulang 2, Tangerang Selatan
343.    Lidya Arliny, Cawang-UKI, Jakarta Timur
344.    Liliana, Pondok Betung, Tangerang, Banten
345.    Lilis Muliawati, Sunrise Garden, Jakarta Barat
346.    Lina Rosalina Rivai, Serpong, Tangerang Selatan
347.    Linda Ardirika, Batam, Kepulauan Riau
348.    Linda, Semarang
349.    Lisa Kirsan, Sidoarjo
350.    Lucky Pangkey, Pulomas, Jakarta Timur
351.    Lucy Rusiah, Sumur Batu, Jakarta Pusat
352.    Ludovica Diani Nurmaya, Bandung
353.    Lufi Fauzia Yunani, Cipayung, Jakarta Timur
354.    Lukita Purnama Sari, Depok, Jawa Barat
355.    Lusi Silviani, Perumahan Taman Yasmin, Bogor
356.    Lusiana Athari, Karang Tengah, Tangerang
357.    Lusika “Uci” Yuliana, Semarang
358.    Lydia Amrina, Bogor
359.    Lydia Marissa, Bandung, Jawa Barat
360.    M. Iqbal Budianto, Jakarta Pusat
361.    Maharini Rahsilaputeri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
362.    Mahisworo Niskalawatie, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
363.    Mahmudah, Jakarta Pusat
364.    Mairi Shalman, Ujung Berung, Bandung
365.    Marcella Kasih, Jakarta Pusat
366.    Mardiyanti Sulaiman, Lhokseumawe, Aceh
367.    Margareta, Bandung
368.    Margarita Budiman, Senayan, Jakarta
369.    Maria Agustina, Jakarta
370.    Maria Immaculata Dyah Prima Suryani, Pondok Aren, Tangerang
371.    Maria Irma Yunita Ardhiyanti, Bambu Apus, Jakarta Timur
372.    Maria Sagrado, Tanah Abang, Jakarta Pusat
373.    Mariana, Villa Pamulang, Depok
374.    Marlin Silviana, Ciledug, Tangerang
375.    Marlina Rizviorita, S.E., Ak., Batam Centre, Batam
376.    Marlina, Daan Mogot Baru, Cengkareng
377.    Marliyana Fitriyah, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
378.    Martha R Sitompul, Surabaya, Jawa Timur
379.    Mau Lan, Sunter, Jakarta Utara
380.    Maulidah Rahmawati, Rangkapan Jaya, Depok
381.    Media Yunita Aldianti, Jatibening, Bekasi
382.    Mega Pramesti Puspitosari, Meruya, Jakarta Barat
383.    Meina Wahyu Harjanti, Yogyakarta
384.    Meiriana FE, Tebet, Jakarta Selatan
385.    Meiske Lingkua, Kalibata, Jakarta Selatan
386.    Melani Komalasari, Jakarta Timur
387.    Melanie Daisy, Jakarta Selatan
388.    Melanie, Limo, Depok
389.    Melati Kusumaningrum, Cibubur, Bekasi
390.    Melia Desiana, Kemanggisan, Jakarta Barat
391.    Melisa Oktavia, Cikupa, Tangerang
392.    Meniek Fajarwati, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung
393.    Mentari Mayangsari Nasution, Jakarta Timur
394.    Metta F. Ariono, Tugu-Cimanggis, Depok
395.    Mia Pesik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
396.    Mieke Nurmalasari, Hasselt, Belgia
397.    Milti Milawati, Jakarta Timur
398.    Mira Savitri, Jatimelati, Pondok Gede, Jakarta Timur
399.    Mirna Oktaviani, Pondok Labu, Jakarta Selatan
400.    Miyawati Kwee, Cicadas-Bandung, Jawa Barat
401.    Mochamad Wahyu Djatmiko, Sumbawa Besar
402.    Modi Firila, Kebun Raya Residence, Bogor
403.    Monica Kartikasari, Purworejo, Jawa Tengah
404.    Mudarwi, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat
405.    Muhammad Hikmah, Condong Caturan Depokan, Sleman, Yogyakarta
406.    Muhammad Kalam Azzad, Petojo Melintang, Jakarta Pusat
407.    Murtiati, Bekasi
408.    Mutia Ratna Puspita, Cipamokolan, Bandung
409.    Myrna Utari, Jakarta Pusat
410.    Nadia Fithriani, Sarijadi, Bandung
411.    Najiah, Yogyakarta
412.    Nancy Margono, Jakarta Barat
413.    Nancy Sugianto, Kutisari Indah, Surabaya, Jawa Timur
414.    Nandia Nugrahani, Denpasar, Bali
415.    Nani Selian, Ciledug, Tangerang
416.    Naning, Sunter, Jakarta Utara
417.    Nariasti D.M., Jakarta Timur
418.    Nellsya Sungkal Sungguhria, Situbondo
419.    Nendah Awalia, Pulo Gadung, Jakarta Timur
420.    Nesya Natalia Noorani, Jati Asih, Bekasi
421.    Ni Ketut Ari Rustadewi, Sorowako, Sulawesi Selatan
422.    Ni Luh Evy Noviantini, Ciledug, Tangerang, Banten
423.    Nia Fardina, Banda Aceh
424.    Nia Kurnianingsih, Jakarta Selatan
425.    Nia Kurniawati, Jakarta Selatan
426.    Nia Kurniawati, Rangkapan Jaya Baru, Depok
427.    Nicky Ham, Bandung
428.    Nieken Ayu Larasati, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
429.    Niken Mutia, Jatirawamangun, Jakarta Timur
430.    Niken Palupi W, Depok, Jawa Barat
431.    Niken Wulandarie, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
432.    Nilawati, Cibubur, Jakarta Timur
433.    Ning T Mahayu, Larangan, Ciledug
434.    Nini Sekarsari W, Yogyakarta
435.    Nita Triana W, Purwokerto, Jawa Tengah
436.    Nizma Armila, BSD City, Serpong, Tangerang
437.    Noor Aini Prasetyawati, Triharjo, Sleman, Yogyakarta
438.    Nopi Krismayanti, Panakukang, Makassar
439.    Nóvi Akhrini, Karawaci, Tangerang
440.    Novita Ayuningtyas, Tangerang, Banten
441.    Novita Sari Usman, Belgia
442.    NS. Sinta Rossita,Skep, Depok Timur, Jawa Barat
443.    Nuke Indriati, Cibubur
444.    Nunik Nurhalidania, Bintaro, Pondok Kacang, Tangerang
445.    Nuning Yuni, Ciputat, Tangerang
446.    Nur Hayati M. Roza, Sydney, Australia
447.    Nur Islami Yuni Luthfiati, ST, Tambakromo, Pati, Jawa Tengah
448.    Nur Yuli Purnami, Makassar, Sulawesi Selatan
449.    Nur’aini, Graha Raya Bintaro, Tangerang
450.    Nurhanie Hartantri, Ciputat, Tangerang
451.    Nurhayati Syamsiah, DLAP Depok Lama
452.    Nurlia, Grand Depok City, Depok, Jawa Barat
453.    Nurmaya Kinardi, Villa Melati Mas, Serpong
454.    Nursinah, Jakarta Selatan
455.    Nurul Huriah Astuti, Depok, Jawa Barat
456.    Nurul Indriati, S.Si., Apt, Pondok Kopi, Jakarta Timur
457.    Nyayu Rodiah Utami, Bekasi
458.    Okky Riani Prasetya Sakti, Tangerang
459.    Oktavera Rahardi, Malang, Jawa Timur
460.    Olivia Yunita Mulapoa, Tangerang
461.    Oppie Pangkey, Pulomas, Jakarta Timur
462.    Pamelia Yulianto, Bandung
463.    Pandu Gunawan, Bintaro Jaya, Tangerang
464.    Patricia Haris, Bandung
465.    Pingkan Pusung, Mechelen, Belgia
466.    Priscilla Yessi, Cipinang Indah, Jakarta Pusat
467.    Prita Nicoll, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
468.    Pujiati, Surabaya
469.    Pupu Siti Nurbaya, Setu, Cipayung, Jakarta Timur
470.    Purwanto, Cibitung, Bekasi
471.    Pury Permadyastuty, Depok
472.    Putri Meidiana Sari, Cinere, Depok
473.    Putri Suhendro, Duren Sawit, Jakarta Timur
474.    Putty Hapsari, Gunung Putri
475.    R. Putri Adinda, SH, Sampang, Madura
476.    Rani Adhiyasa-See, Matraman, Jakarta Timur
477.    Rani Anggraeni Puspitasari, Cimahi, Jawa Barat
478.    Raninta Ika Ariestya, Bandung
479.    Ratih Pamelawati, Denpasar, Bali
480.    Ratih Wulansari N, Bandung, Jawa Barat
481.    Ratna Ayu Indirawati, Bintaro, Tangerang
482.    Ratna, Bumi Serpong, Tangerang
483.    Ratri Nugrahini, Yogyakarta
484.    Ratri Yunita, Victoria, Australia
485.    Reliza Arifiani Kodri, Jakarta Selatan
486.    Renidian Jogiartha, Ciledug, Tangerang
487.    Renny Suprianti, Pondok Karya, Ceger, Tangerang
488.    Renty Oktavia, Komplek Puri Bintara Regency
489.    Reski Priyadi, Jakarta
490.    Resti Magdalena Sinaga SE, ME, Jatiasih, Bekasi
491.    Restu Pranandari, Pondok Pinang, Jakarta Selatan
492.    Retianti K Ratri, Mustika Sari, Bekasi
493.    Retno Handayani, Yogyakarta
494.    Retno Setiorini, Kalibata, Jakarta Selatan
495.    Retno Wulan Harsono, Rengas, Ciputat
496.    Retty Suryandari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
497.    Retzy Noer Azizah, Bandung
498.    Revy Indari, Permata Bintaro, Bintaro
499.    Ria Andiani S, Jakarta Pusat
500.    Ria Ayu Iswari, Ciputat, Tangerang Selatan
501.    Ria Trinovi, Tangerang
502.    Richal Tarigan, Bekasi Timur, Tambun
503.    Rika Elfira, Penggilingan, Jakarta Timur
504.    Rika Eswandari, Manado, Sulawesi Utara
505.    Rika Luthan, Jakarta Timur
506.    Rilly Daniarti Alliga, Bandung, Jawa Barat
507.    Rimawanti, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur
508.    Rini Japhar, Ciputat, Tangerang
509.    Rini Kartika, Pangkalpinang, Bangka Belitung
510.    Rini Palupy, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat
511.    Rini Sundari Harjono, Bandung, Jawa Barat
512.    Rini Wulandari, Cigadung, Bandung
513.    Riris Siahaan, Rawamangun, Jakarta Timur
514.    Riska Wahyu Fibriana, Cibubur, Bogor
515.    Risma, Joglo, Jakarta Barat
516.    Rita Herawati Subur, Cipondoh, Tangerang
517.    Rivelino Jan Zeth, Lubuk Pakam, Sumatera Utara
518.    Rizki Tri Anindi, Bogor
519.    Rizky Aulia Annisa, Sukoharjo, Jawa Tengah
520.    Rizky Ika Syafitri, Salemba Raya, Jakarta Pusat
521.    Rizky Maharani Eka Putri, Semarang, Jawa Tengah
522.    RM Chairul Elyasa, Jakarta
523.    Rosaria Zanziwar, Klari, Karawang, Jawa Barat
524.    Roseyanti, Rawamangun, Jakarta Timur
525.    Rossy Fannia, Pondok Indah, Jakarta Selatan
526.    Roswita Anggraeni, Bandung
527.    Roza Erlanny, Pondok Bambu, Jakarta Timur
528.    Ruby Lesmana, Pasar Rebo, Jakarta Timur
529.    Rusmina Hutapea, Bekasi
530.    Ryan Adhitya Nugraha, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat
531.    Safira Soraida, Palembang, Sumatera Selatan
532.    Sahnu Wijaya, Gatot Subroto, Jakarta Pusat
533.    Sakka Alfata, Green Garden, Jakarta Utara
534.    Sali Tosalia, Ciputat, Tangerang
535.    Sally Ocktovianti, Cilebut Timur, Bogor
536.    Salwati Fahliya, Kendari, Sulawesi Tenggara
537.    Samsul Abidin, Depok
538.    Sarah Isyaturrodiyah, Jakarta Timur
539.    Sari Hermalina Fitri, Pondok Aren, Tangerang
540.    Sari Nurichsanty, Bandung, Jawa Barat
541.    Selvi Siby, H. Nawi, Jakarta Selatan
542.    Selvy, Sawah Besar, Jakarta Pusat
543.    Septha Yustiana, Bekasi
544.    Setiawati, Jakarta Selatan
545.    Shanty Herawaty, Kebon Kacang, Jakarta Pusat
546.    Sheila Samantha, Bandung-Cibaduyut
547.    Shendy Vernetilauva, BSD, Tangerang
548.    Shierly O, Darmo, Surabaya, Jawa Timur
549.    Shinta Ariestika, Jagakarsa, Jakarta Selatan
550.    Shinta Wahyuni, Ciledug, Tangerang
551.    Sih Eko Ruhoro, Tangerang
552.    Sihabudin Irpan, Jatisari, Jati Asih, Bekasi
553.    Sisilia Pujiastuti, Tangerang
554.    Sita Phulpin, Conflans Ste-Honorine, Perancis
555.    Sita Planasari Aquadini, Ciledug, Tangerang
556.    Siti Amatullah, Jakarta Selatan
557.    Siti Mulyani, Cijambe, Bandung, Jawa Barat
558.    Siti Nurhasanah, Bekasi
559.    Sofi R.K. Samsura, Nijmegen, Belanda
560.    Sofiana Ariasanti, Jati Asih, Bekasi
561.    Sri Lestari, Cibitung, Bekasi
562.    Sri Mulyati, Bekasi Timur
563.    Sri Rezeki Marietha, Samarinda, Kalimantan Timur
564.    Sri Yeni Maesaroh, Neglasari, Tangerang, Banten
565.    Stefani Wulandari, Bekasi Timur, Tambun
566.    Stella H Budiman, Sukabumi, Jawa Barat
567.    Stella Kalista, Bandung
568.    Stevanus Irianto Wijaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara
569.    Suci Anastasia, Bukit Modern, Pondok Cabe
570.    Suhaina, Batam
571.    Suhairi Suhaimi, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
572.    Suharyanto, Cirebon
573.    Suparta, Depok, Jawa Barat
574.    Susi Darmono, Bintaro Jaya, Tangerang
575.    Susilowati, Pondok Melati, Bekasi
576.    Susy K Ariestianty, Bandung
577.    Susy Siswandini, Ciledug
578.    Suwarsih, Jakarta Utara
579.    Svetla Rahayu P, Depok, Jawa Barat
580.    Swiandi Kumalasari, Bekasi Selatan
581.    Syafaat Nuryadi, Pondok Aren, Tangerang
582.    Syahniza Muthia Winanda, Jatiwaringin, Bekasi
583.    SyaQienna, Yogyakarta
584.    Sylvia Sumargi, Ubud, Bali
585.    Tanti Hartoyo, Bekasi Timur
586.    Taufik Nur Hidayat, Kota Wisata, Cibubur
587.    Tenti Asrar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
588.    Thomas Wijono, Bekasi
589.    Tiara Mahatmi Nisa, dr., Kramat Pulo Dalam, Jakarta Pusat
590.    Tiara Sukra Dewi, Kampung Kalawi Padang, Sumatera Barat
591.    Tien Hadiningsih, Jagakarsa, Jakarta Selatan
592.    Tika Juwitaningsih, Cipayung, Jakarta Timur
593.    Timotius Suryana, Bandung
594.    Tini Kartini, Gumuruh, Bandung
595.    Tira Hartati, Bandung
596.    Tri Hastuti Handayani, drg., Solo, Jawa Tengah
597.    Triana Sari, Curug Sawangan, Depok, Jawa Barat
598.    Trie Rizkie, Bogor
599.    Tuti Hariyani, Kalibata, Jakarta Selatan
600.    Tuti, Bandung
601.    Tyasworo Prasetyowati, Kota Wisata, Cibubur
602.    Tyra KS, Bekasi Timur
603.    Umi Wahdatus Shoimah, Bintaro, Jakarta Selatan
604.    Vanessa, Bekasi
605.    Vemy Trisnawaty Effendy, Tebet Timur, Jakarta Selatan
606.    Veronica Ikhe Anitasari, Batam
607.    Vick Nawan, Rawamangun, Jakarta Timur
608.    Victoria Antonia, Jakarta Timur
609.    Vida Aulia Parady, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
610.    Vitriandhani Setyawaty, Bandung
611.    Viyenti Tarjadinata, Serpong, Banten
612.    W. Joicesita S, BSD, Tangerang
613.    Wahyuni Yulia, Malang
614.    Wangi Amalia, Bandung
615.    Wanty Ocktavianti, Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat
616.    Wardiyah S.F, Apt, Bekasi
617.    Welly Ahmad Ramadan, Pondok Kopi, Jakarta Timur
618.    Widi Mulia, Cibubur, Jakarta Timur
619.    Widya Yuwanda, Jakarta Timur
620.    Widyastuti, dr., Kota Yogyakarta
621.    Wieda Nugvitri, Salatiga, Jawa Tengah
622.    Wihdah Sukriyah, Pamulang 2, Tangerang Selatan
623.    Winarni, Caringin, Bandung
624.    Windhi Kresnawati, Jakarta
625.    Windi Novitasari, Kotabaru, Karawang, Jawa Barat
626.    Windy Suciyanti, Senen, Jakarta Pusat
627.    Winny, Bandung
628.    Wiwin Nurhaelis, Bandung
629.    Wulan Anggraeni, Bekasi
630.    Wulan Wika Anggreini, Tangerang Selatan
631.    Wulan Wirawan, Surabaya, Jawa Timur
632.    Wulanjari, Jati Rahayu, Bekasi
633.    Wuri Handayani, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara
634.    Yan Adriansyah, Palembang
635.    Yan Ika Fitria Setya Putri, Semarang
636.    Yani Febriyanti, Pejaten, Jakarta Selatan
637.    Yanti, Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan
638.    Yasmin Musi Akbari, Taman Jatisari Permai, Jatiasih, Bekasi
639.    Yeni Ratnakomala, Pondok Ranji, Ciputat
640.    Yeny, Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara
641.    Yessi Dian Sari, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
642.    Yoanna Fayza Andriana, Panembahan, Kraton, Yogyakarta
643.    Yoga Pranata, Karawaci, Tangerang, Banten
644.    Yolani Rizky, Kuningan, Jakarta Selatan
645.    Yosephine Cristanti, Depok
646.    Yuli Sukri, Pangkalan Jati, Cinere
647.    Yuli Yuliani Saputra, Kawaluyaan Indah, Bandung
648.    Yulia Kumalasanti, Semarang
649.    Yuliana Rakhmawati, Pondok Gede, Bekasi
650.    Yulianto Santoso Kurniawan, Cilandak Permai, Jakarta Selatan
651.    Yuniar Diah Adjeng Pramesti, Gresik, Jawa Timur
652.    Yuniarti, Depok, Jawa Barat
653.    Yuningsih, Telaga Golf Sawangan, Jawa Barat
654.    Yunita Anggraini, Depok II Tengah, Jawa Barat
655.    Yunita Rachmawati, Tangerang Selatan
656.    Yuti Dewita Arimbi, Bekasi
657.    Zideilanra Sjaflan Ponto (Dayce), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
658.    Zona Yuhadisi, Cileungsi, Bogor

Comments (2) »

Ada 13 SOP dalam Pelayanan Rumah Sakit

Selasa, 16 Juni 2009 15:06

Berikut wawancara SH dengan Komisaris Rumah Sakit Krakatau Medika, Serang, Banten, DR Dr H Tb Rachmat Sentika Sp.A, MARS.
Berkaca dari kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang, sebenarnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebuah rumah sakit dalam menangani pasien itu seperti apa?
Sebuah rumah sakit wajib menyusun standard operating procedure. Setidaknya ada 13 jenis standar yang diperlukan. Di antaranya adalah untuk pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, sumber daya manusia, keuangan dan adminitrasi, pelayanan umum, pemasaran, manajemen infus, QUMR, kebersihan dan keselamatan kerja, perinasia/kamar bayi, dan penyebaran bahan-bahan berbahaya dari rumah sakit. Jadi rumah sakit yang tidak punya standar seperti ini tidak bisa keluar surat izin sementaranya.

Penjelasannya seperti apa?
Ada pula untuk pelayanan medis bagaimana penerimaan pasien di UGD, penerimaan pasien di poliklinik dan unit rawat jalan, bagaimana menangani pasien di rawat inap. Untuk penunjang medis ada farmasi, laboratorium, radiologi, instalasi medik. Sementara untuk laboratorium medis ada beberapa tindakan, cara memilih kreagen, kesesuaian hasil, ketidaksesuaian hasil bagaimana cara penanganannya.

Apakah pihak rumah sakit sudah memberi tahu pasien tentang hak-haknya?
Ada Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam Pasal 47 dikatakan bahwa setiap pasien berhak untuk menerima informasi mengenai penyakitnya, hasil pemeriksaan dirinya, dan rencana pengobatannya. Setiap kejadian ditulis di medical record. Medical record kepunyaan rumah sakit, tapi isinya kepunyaan pasien. Dan pihak yang berhak mengetahui hanya dokter dan pasien itu sendiri, bahkan pihak manajemen rumah sakit tidak boleh mengetahuinya. Selanjutnya, hak-hak pasien lainnya ialah berhak mendapat informasi dari ahli/dokter lainnya. Setiap pasien berhak mengemukakan pendapatnya, tetapi dokter tidak boleh.

Tetapi pasien sering tidak tahu hak-haknya?
Rumah sakit yang memiliki penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit (PKMRS) wajib memberitahukan mengenai hak-hak pasien. Di setiap rumah sakit pasti ada tulisan mengenai hak-hak pasien. Untuk itu, diperlukan SOP di setiap rumah sakit, yang setidaknya ada 13 standar itu.

Bagaimana dengan rumah sakit yang tidak memberi tahu hak-hak pasien?
Sekarang yang diperlukan ialah kepercayan pasien dan dokter, begitu pula sebaliknya. Ketika dia menyerahkan jiwa raganya kepada dokter, memang terkadang ada dominasi dari pihak rumah sakit yang kadang membuat pasien menderita. Untuk menghilangkan hal seperti itu, kami di rumah sakit dilatih bagaimana supaya bukan pasien yang membutuhkan kami, tetapi kami yang membutuhkan mereka. Kalau falsafah ini diterapkan, maka tidak akan ada masalah di kemudian hari.

Apakah setiap rumah sakit harus memiliki falsafah seperti itu?
Rumah sakit yang memberikan pelayan prima bukanlah mengatur. Seperti yang tertulis di UU Praktik Kedokteran, setiap dokter harus menjunjung tinggi sifat humanitas. Jika tidak memiliki sifat seperti itu, jangan menjadi dokter. Dan rumah sakit harus menganggap setiap pasien yang datang untuk berobat adalah mitra rumah sakit, karena secara tidak langsung pasien akan mengeluarkan uang untuk sembuh, kenapa kami tolak?

Dalam kasus Prita Mulyasari, bagaimana dengan soal rekaman medis itu?
Prita meminta rekaman medisnya dari dokter di gawat darurat (emergency), padahal dia harusnya meminta rekaman medis pada dokter penyakit dalam yang memeriksanya. Prita memang tidak diberikan hasil rekaman medis yang pertama karena hasilnya belum valid.
Hasil pemeriksaan trombosit belum bisa dijadikan alat diagnostik yang menunjukkan seseorang menderita demam berdarah dengue (DBD). Berdasarkan WHO, ada enam substansi yang bisa dijadikan alat diagnostik seseorang terserang DBD, di antaranya adalah panas tubuh 39 derajat Celcius selama tiga hari berturut-turut, ada rasa nyeri di ulu hati, disertai dengan bintik-bintik merah dan pendarahan, pembesaran hati dan limpa, ada pengentalan hemotoklit serta trombosit.
Namun orang selalu mengartikan kalau trobositnya kurang dari normal, langsung mencap dia terserang DBD. Itu tidak bisa serta merta dijadikan alat diagnostik. Dalam kasus Prita ini, terjadi kesalahan komunikasi antara dokter dengan pasiennya.
(heru guntoro /
stevani elisabeth)

Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/

Comments (6) »

%d bloggers like this: